Muhammad haris
Pasuruan. Kabupaten Pasuruan bertekad membangkitkan kembali semangat belajar anak-anaknya. Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, meresmikan Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) sebagai langkah strategis untuk memberantas angka anak putus sekolah dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan. Inisiatif ini hadir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi IPM daerah yang masih tertinggal.
Saat ini, IPM Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat ke-28 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan skor 73, 02. Lebih lanjut, data dari Bapperida menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-29, sebuah indikator yang erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan sebesar 8, 21% atau sekitar 138, 43 ribu jiwa, menempatkan Pasuruan di peringkat ke-14 se-Jawa Timur. Angka-angka ini menjadi refleksi krusial bagi Bupati Rusdi saat membuka acara peluncuran Gerbang Kembar pada Kamis (12/2/2026) pagi di Pendopo Pemkab Pasuruan.
Kenyataan pahitnya, IPM Kabupaten Pasuruan masih berada di zona bawah, diperparah dengan jumlah anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah mencapai 19.857 jiwa. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya pendidikan informal, terutama di sejumlah pondok pesantren yang belum terintegrasi dengan sistem pendidikan formal.
Menyadari hal ini, Bupati Rusdi menyerukan kolaborasi erat. Ia meminta dinas terkait, dibantu Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Pesantren, untuk segera mengkoordinir para santri yang putus sekolah agar dapat kembali menempuh pendidikan formal.
“Anak tidak sekolah ini dalam arti hanya sampai SD atau SMP padahal seharusnya sampai SMA. Kadang juga sudah sekolah tetapi informal di pondok pesantren. Tapi karena IPM yang dihitung ini adalah pendidikan formal maka kami mohon kepada dewan pesantren agar mengkoordinir yang termasuk anak tidak sekolah agar kembali bersekolah, ” katanya.
Selain itu, pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan formal juga menjadi prioritas. Langkah ini penting untuk memetakan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut hanya menerapkan pendidikan informal tanpa adanya penyetaraan yang memadai.
Untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah ini secara efektif, Bupati Rusdi menekankan pentingnya pendekatan dari tingkat desa. Ia menginstruksikan agar setiap desa melaporkan data anak tidak sekolah, yang kemudian akan direkapitulasi di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke dinas terkait. Para camat pun diberi mandat untuk memiliki akses penuh terhadap seluruh aset pemerintah daerah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Kepada seluruh camat terutama harus punya akses kepada seluruh aset yang ada di masing-masing kecamatan. Aset kita itu mulai sekolah SD sampai SMP kalau sekolah swasta mau bergabung tidak apa-apa, kedua puskesmas, kemudian UPT kalau ada. Nanti coba dihitung desa mana yang banyak anak tidak sekolah, dan desa yang penanganannya tercepat serta bagus nanti BKKnya kita tambah, ” tegasnya.
Ahmad Rohanda 
Ibrahim 
